BANGKIT BERSAMA UNTUK PERUBAHAN

H. M. Mardiono
DPW PPP PROVINSI BANTEN

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Perti.
PENDIRI PPP
PPP didirikan oleh lima deklarator yang merupakan Pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklarator itu adalah: KH. Idham Chalid, Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama; H. Muhamad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi); H. Anwar Tjokroaminoto, Ketua PSII; H. Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti; dan H. Mayskur, ketua kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.
ASAS PPP
PPP berasaskan Islam dan berlambang Ka’bah, Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan orde baru, PPP pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984. Pada Muktamar I PPP tahun 1984 PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima. Setelah tumbangnya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 mei 1998 dan dia digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie, PPP kembali menggunakan asas Islam dan berlambang Ka’bah. Secara resmi hal itu di lakukan melalui Muktamar IV akhir tahun 1998.
TUJUAN PPP
Sesuai dengan Anggaran Dasar PPP yang dihasilkan Muktamar V tahun 2003, pasal 3 disebutkan bahwa tujuan Partai Persatuan Pembangunan adalah terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera lahir bathin dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah Ridho Allah SWT.
USAHA UNTUK MENCAPAI TUJUAN PPP
Menurut pasal 4 Anggaran Dasar PPP usaha PPP adalah :
(1)Untuk mencapai tujuan, Partai Persatuan Pembangunan melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:
a.Melaksanakan ajaran Islam dalam hidup perorangan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
b.Mendorong terciptanya iklim yang sebaik-baiknya bagi terlaksananya kegiatan peribadatan menurut syariat Islam.
c.Memupuk Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathabiyah, dan Ukhuwah Basariyah untuk mengukuhkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia dalam segala kegiatan kemasyarakatan.
f.Menggairahkan partisipasi seluruh rakyat dalam pembangunan Negara dan mengusahakan adanya keseimbangan pembangunan rohani dan jasmani.
g.Mengadakan kerjasama dengan partai-partai politik dan golongan masyarakat lainnya untuk mencapai tujuan bersama atas dasar toleransi dan harga menghargai.
h.h. Memberantas paham komunisme/atheisme dan paham-paham lain yang bertentangan dengan Islam dan Pancasila.
i.i. Turut memelihara persahabatan antara Republik Indonesia dengan Negara-negara atas dasar hormat menghormati dan bekerja sama menuju terwujudnya perdamaian dunia yang adil dan beradab.
j.j. Melaksanakan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan partai.
d.Menegakan, membangun dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
e.Memperluas dan memperdalam pengetahuan rakyat supaya lebih sadar akan hak dan kewajibannya selaku warganegara dari Negara Hukum yang merdeka, berdaulat, demokratis, dan menghormati Hak Asasi Manusia.
Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis dan konstitusional.
Ketua Umum – Ketua Umum PPP
vKetua Umum DPP PPP yang pertama adalah H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH yang menjadi sejak tanggal 5 Januari 1973 sampai mengundurkan diri tahun 1978. Selain jabatan Ketua Umum pada awal berdirinya PPP juga mengenal presidium partai yang terdiri dari KH.Idham Chalid sebagai Presiden Partai, H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Drs.H.Th.M.Gobel, Haji Rusli Halil dan Haji Masykur, masing-masing sebagai Wakil Presiden.
vKetua Umum DPP PPP yang kedua adalah H. Jailani Naro, SH. Dia menjabat dua periode. Pertama tahun 1978 ketika H.Mohammad Syafaat Mintaredja mengundurkan diri sampai diselenggarakannya Muktamar I PPP tahun 1984. Dalam Muktamar I itu Naro terpilih lagi menjadi Ketua Umum DPP PPP.
vKetua Umum DPP PPP yang ketiga adalah H. Ismail Hasan Metareum, SH, yang menjabat sejak terpilih dalam Muktamar II PPP tahun 1989 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar III tahun 1994.
vKetua Umum DPP PPP yang keempat adalah H. Hamzah Haz yang terpilih dalam Muktamar IV tahun 1998 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar V tahun 2003. Hasil Muktamar V tahun 2003 juga menetapkan jabatan Wakil Ketua Umum Pimpinan Harian Pusat DPP PPP, yang dipercayakan muktamar kepada mantan Sekjen DPP PPP, H. Alimawarwan Hanan,SH.
vKetua Umum DPP PPP yang kelima adalah H. Suryadharma Ali yang terpilih dalam Muktamar VI tahun 2007 dengan Sekretaris Jenderal H. Irgan Chairul Mahfiz sedangkan Wakil Ketua Umum dipercayakan oleh muktamar kepada Drs. HA. Chozin Chumaidy
Keikut sertaan PPP dalam Pemilu
PPP sudah mengikuti sebanyak enam kali sejak tahun 1977 sampai pemilu dipercepat tahun 1999 dengan hasil yang fluktuatif, turun naik.
Dilihat dari sisi perolehan suara, pada Pemilu 1977 PPP meraih 18.745.565 suara atau 29,29 persen). Sedangkan dari sisi perolehan kursi, PPP mendapatkan 99 kursi atau 27,12 persen dari 360 kursi yang diperebutkan.
üDari sisi perolehan suara, pada Pemilu 1982 PPP meraih 20.871.800 suara atau 27,78 persen. Dari perolehan kursi, PPP mendapatkan 94 kursi atau 26,11 persen dari 364 kursi yang diperebutkan.
üDari sisi perolehan suara, pada Pemilu 1987 PPP meraih 13.701.428 suara atau 15,97 persen. Sedangkan dari perolehan kursi, PPP meraih 61 kursi atau 15,25 persen dari 400 kursi yang diperebutkan.
üDari sisi perolehan suara, pada Pemilu 1992 PPP meraih 16.624.647 suara atau 14,59 persen. Dari sisi perolehan kursi PPP meraih 62 kursi atau 15,50 persen dari 400 kursi yang diperebutkan.
üDari sisi perolehan suara, pada Pemilu 1997 PPP meraih 25.340.018 suara. Sedangkan dari sisi perolehan kursi, PPP meraih 89 kursi atau 20,94 persen dari 425 kursi yang diperebutkan.
üDari sisi perolehan suara, pada Pemilu 1999 PPP meraih 11.329.905 suara atau 10,71 persen. Dari sisi perolehan kursi, PPP meraih 58 kursi atau 12,55 persen dari 462 kursi yang diperebutkan.
üDari sisi perolehan suara, pada Pemilu 2004 PPP meraih 9.248.764 atau 8,14 persen. Dari sisi perolehan kursi, PPP tetap meraih 58 kursi atau 10,54 persen dari 550 kursi yang diperebutkan.
Persebaran perolehan kursi PPP sejak Pemilu 1977
ØPada Pemilu 1977, PPP meraih kursi pada 22 provinsi atau 84,62 persen dari 26 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP adalah Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Irian Jaya.
ØPada Pemilu 1982, PPP meraih kursi pada 22 provinsi atau 81,84 persen dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya, dan Timur Timur.
ØPada Pemilu 1987, PPP meraih kursi pada 22 provinsi atau 81,84 persen dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya, dan Timur Timur.
ØPada Pemilu 1992, PPP meraih kursi pada 18 provinsi atau 66,66 persen dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi adalah Jambi, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya, dan Timor Timur.
ØPada Pemilu 1997, PPP meraih kursi pada 18 provinsi atau 66,66 persen dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP adalah Jambi, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya, dan Timor Timur.
ØPada Pemilu dipercepat tahun 1999, PPP meraih kursi pada 24 provinsi atau 88,88 persen dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP adalah Bali, Irian Jaya, dan Timur Timur.
ØPada Pemilu 2004, PPP meraih kursi pada 23 provinsi atau 69.69 persen dari 33 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP adalah Babel, Kepri, DIY, Bali, NTT, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya Barat, dan Papua .
Pengalaman PPP dalam mengikuti pemilu selama ini
Selama pemilu yang diselenggarakan pemerintahan otoriter Orde Baru, PPP selalu berada dalam keadaan tertindas, kader-kader PPP dengan segala alat kekuasaan Orde Baru dipaksa meninggalkan partai, kalau tidak akan dianiaya. Selama masa Orde Baru banyak kader-kader PPP terutama di daerah yang ditembak, dipukul, dan malah ada yang dibunuh. Saksi-saksi PPP diancam, suara yang diberikan rakyat ke PPP dimanipulasi untuk kemenangan Golkar, mesin politik Orde Baru. Jadi kalau ada yang menyatakan PPP adalah bagian dari Orde Baru, mereka yang menyatakan itulah yang justru antek-antek Orde Baru atau mereka yang selama ini bersembunyi di balik ketiak Orde Baru. (P1)
Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 adalah pemilu di bawah rezim Orde Baru yang otoriter, di mana peserta pemilu hanya PPP, Golkar, dan PDI. Pemilu 1999 adalah pemilu rezim reformasi dengan peserta 48 partai politik.
Visi PPP
Berdasarkan sejarah perjuangan dan jati diri di atas, maka visi PPP adalah "Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman".
Di bidang agama, platform PPP menegaskan tentang; 1) perlunya penataan kehidupan masyarakat yang Islami dan berakhlaqul karimah dengan prinsip amar makruf nahi munkar; 2) pentingnya peran agama (Islam) sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan kenegaraan; 3) pradigma hubungan antara Islam dan negara yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan, dan 4) komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat beragama.
Sementara itu di bidang politik, PPP berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama pada aspek penguatan kelembagaan, mekanisme dan budaya politik yang demokratis dan berakhlaqul karimah. PPP menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi, terwujudnya good and clean goverment, dan upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Platform ekonomi PPP mempertegas keberpihakannya pada konsep dan sistem ekonomi kerakyatan, terwujudnya keadilan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penguasaan negara terhadap cabang-cabang ekonomi yang menguasai hidup orang banyak, maksimalisasi peran BUMN dan BUMD, dan mendorong peningkatan keswadayaan nasional (unit usaha keluarga/individual, usaha swasta, badan usaha negara dan koperasi) demi terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia.
PPP berkomitmen pada upaya tegaknya supremasi hukum, penegakan HAM, terwujudnya tradisi kepatuhan hukum dan tradisi berkonstitusi, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, pembaruan hukum nasional, terciptanya tertib sipil dan rasa aman masyarakat, penguatan institusi dan instrumen penegak hukum, serta penguatan moralitas penegak hukum.
PPP berjuang demi terwujudnya kehidupan sosial yang religius dan bermoral, toleran dan menjunjung tinggi persatuan, taat hukum dan tertib sipil, kritis dan kreatif, mandiri, menghilangkan budaya kekerasan, terpenuhinya rasa aman masyarakat, mencegah segala upaya marjinalisasi dan kolonisasi budaya lokal baik atas nama agama maupun modernitas dan pembangunan, mengembangkan nilai-nilai sosial budaya yang bersumber pada ajaran etik, moral dan spiritual agama, serta mengembangkan seni budaya tradisional dan daerah yang memperkaya seni budaya nasional yang didalamnya dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan
PPP berkomitmen pada terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta kualitas kesehatan yang baik. Program pembangunan kesejahteraan hendaknya diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial yang adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. PPP bertekad menjadikan bidang pendidikan sebagai prioritas dan titik tolak pembangunan kesejahtaraan, yang darinya diharapkan lahir manusia Indonesia yang cerdas, trampil, mandiri dan berdaya saing tinggi.
Visi politik luar negeri PPP diorientasikan pada upaya mengembangkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, dalam arti bahwa Indonesia ikut aktif memajukan perdamaian dunia dan menentang segala bentuk penjajahan, menolak ketergantungan terhadap pihak luar manapun yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia, memelihara persahabatan antara negara Republik Indonesia dengan negara-negara lain atas dasar saling menghormati dan kerjasama menuju terwujudnya perdamaian dunia yang adil, beradab dan dengan prinsip keseimbangan.
Misi PPP (Khidmat Perjuangan)
1.PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.
2. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, faham-faham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan.
PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-bhineka tunggal ika.
4. PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang mendzalimi rakyat.
5. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridlai oleh Allah SWT, baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Prinsip Perjuangan PPP
1.Prinsip Ibadah: PPP senantiasa berupaya mendasari perjuangannya dengan prinsip ibadah, dalam arti yang seluas-luasnya yaitu untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Oleh karena itu, seluruh kegiatan berpolitik jajaran partai adalah merupakan keterpanggilan untuk beribadah.
2. Prinsip Amar Ma`ruf Nahi Munkar: PPP mendasarkan perjuangannya atas prinsip menyeru dan mendorong melaksanakan segala perbuatan yang baik serta mencegah segala perbuatan yang tercela (munkar). Prinsip ini juga melandasi segala landasan perjuangan dalam melaksanakan fungsi untuk menyerap, menampung, menyalurkan, memperjuangkan dan membela aspirasi rakyat dan melaksanakan pengawasan atau kontrol sosial. Dengan prinsip ini partai berusaha untuk mendorong budaya kritis dalam kehidupan masyarakat keseluruhan sehingga tidak terjadi political decay (pembusukan politik) yang mengakibatkan kemungkaran yang lebih jauh oleh sikap tatanan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini juga menumbuhkan keberanian dalam menegakkan kebenaran.
Prinsip Kebenaran, Kejujuran dan Keadilan: Perjuangan PPP selalu didasarkan pada penegakan dan pembelaan prinsip kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat. Perjuangan partai mengarah pada perlawanan terhadap kebatilan karena kebenaran berhadapan secara diametral dengan kebatilan. Meskipun begitu kebenaran yang mutlak hanya Allah SWT yang Maha Benar. Karena itu sepanjang kebenaran itu masih bersifat manusiawi kebenaran itu bukanlah monopoli siapapun. Sementara itu, Prinsip kejujuran atau amanah bersifat sentral dan esensial dalam perjuangan PPP. Dengan prinsip kejujuran ini perjuangan dalam bentuk apapun akan menjamin tegaknya saling pengertian, keharmonisan, keserasian dan ketenteraman. Prinsip kejujuran merupakan penunaian amanah dan kepercayaan rakyat yang perlu terus dijaga sehingga terhindar dari perbuatan yang menghianati amanah rakyat. PPP juga akan terus mempertahankan prinsip keadilan di dalam setiap gerak langkah perjuangannya. Tegaknya keadilan (justice) adalah essensial dalam kehidpan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan prinsip keadilan maka segala aturan dapat terlaksana dan berjalan baik sehingga menimbulkan keharmonisan, keselarasan, keseimbanan, ketenteraman dan sekaligus akan menghilangkan kedzaliman, kesenjangan, keresahan, dan konflik.
Prinsip Musyawarah: PPP berpendirian bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan dasar dalam proses pengambilan keputusan. Dengan musyawarah dapat dipelihara sikap saling pengertian, saling menghargai dan menjamin kemantapan hasilnya serta menumbuhkan tanggung jawab bersama sehingga demokrasi yang sejati dapat terwujud dengan baik dan nyata. Disamping itu keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung-jawabkan secara moral kepada Allah SWT. Apabila dengan musyawarah tidak dicapai mufakat maka tidak tertutup kemungkinan pengambilan keputusan ditempuh dengan suara terbanyak dengan mencegah munculnya diktator mayoritas.
Prinsip Persamaan, Kebersamaan dan Persatuan: PPP mendasarkan perjuangan atas dasar prinsip persamaan derajat manusia di hadapan Allah SWT. Ini adalah keyakinan yang mendasar, yang dapat memberikan motivasi perjuangan kepada seluruh jajaran partai sehingga terhindar dari bahaya kultus individu dan neo-feodalisme yang dapat memerosotkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. PPP berjuang untuk mengembangkan nilai-nilai kebersamaan dalam memikul beban dan tanggung jawab kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan secara proporsional sehingga terhindar dari dominasi, perasaan ditinggalkan, dan dikucilkan. Disamping itu, perjuangan PPP juga didasarkan atas prinsip menegakkan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga terhindar dari bahaya disintegrasi dan perpecahan.
Prinsip Istiqomah: PPP menjadikan prinsip istiqomah atau konsisten sebagai prinsip perjuangan. Artinya, PPP sebagai institusi dan kader-kadernya harus gigih, kokoh, terguh pendirian dan selalu konsisten dalam memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan nilai-nilai kebenaran. Atas dasar istiqomah sebagai nilai-nilai dasar perjuangan partai, maka keberhasilan akan dapat ditegakkan dan kemantapan dalam perjuangan partai dalam konteks perjuangan bangsa untuk mencapai cita-cita nasional.

ANGGOTA FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAPERIODE : 2004 - 2009

KOMISI I
(Pertahanan, Luar Negeri dan Informasi)
Mitra Kerja : Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri, Departemen Komunikasi dan Informatika, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Dewan Ketahanan Nasional (DKN), Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG), Lembaga Informasi Nasional (LIN), Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, Lembaga Ketahanan Nasional (LKN), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Nama Anggota
Daerah Pemilihan
1
Tgk. Muhammad Yus
NAD I
2
Drs. H. Arief Mudatsir Mandan, Msi.
JATENG II
3
Usammah Muhammad Al-Hadar
JATIM III
4
H. Andi M. Ghalib, SH. MH.
SULSEL I

KOMISI II
(Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Agraria)
Mitra Kerja : Departemen Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pertanahan Negaran (BPN), Arsip Nasional RI., Komisi Pemilihan Umum (KPU)

No
Nama Anggota
Daerah Pemilihan
1
H. Romzi Nihan, S.Ip.
SUMSEL II
2
Drs. H. Akhmad Kurdi Moekri
JABAR II
3
H. Endang Kosasih, SE. MA.
JABAR IV
4
Drs. HA. Chozin Chumaidy
JABAR IX
5
H. Suharso Monoarfa
Gorontalo

KOMISI III
(Hukum dan Perundang-undangan, HAM dan Keamanan)
Mitra Kerja : Departemen Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI), Komisi Pemberan-tasan Korupsi (KPK), Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Hukum Nasional, Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM), SETJEN Mahkamah Agung, SETJEN Mahkamah Konstitusi, SETJEN MPR, SETJEN DPD, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Nama Anggota
Daerah Pemilihan

H. Maiyasyak Johan, SH. MH.
SUMUT III

H. Yudo Paripurno, SH.
SUMBAR II

Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin
JATENG VI

H. Djuhad mahja, SH. CN.
JATENG X

KOMISI IV
(Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Pangan)
Mitra Kerja : Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik (BULOG), Dewan Maritim Nasional.
No
Nama Anggota
Daerah Pemilihan
1
HM. Al-Amin Nur Nasution, SE.
Bengkulu
2
HM. Faqih Chaironi
JATENG II
3
Ny. Hj. Mahsusoh Ujiati
JATIM VII
4
H. Rusnain Yahya
KALTENG
5
HM. Hifnie Sarkawie
KALTIM

KOMISI V
(Perhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan Umum,
Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal)
Mitra Kerja : Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Menteri Negara Perumahan Rakyat, Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG).
No
Nama Anggota
Daerah Pemilihan
1
Drs. H. Hasrul Azwar, MM.
SUMUT I
2
Drs. H. Djabaruddin Ahmad
SUMSEL I
3
Ir. A. Rahman Syagaf
JABAR V
4
Drs. H. Akhmad Muqowam
JATENG I
5
H. Syahrial Agamas
Riau

KOMISI VI
(Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Investasi dan BUMN)
Mitra Kerja : Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Standarisasi Nasional (BSN), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
No
Nama Anggota
Daerah Pemilihan
1
H. Efiyardi Asda
SUMBAR I
2
Hj. Sundari Fitriyana, S.Ag.
Lampung I
3
H. Burhanuddin Somawinata
JABAR I
4
H. Chairul Anwar Lubis
JABAR III
5
Drs. H. Anwar Sanusi, SH. MM.
JABAR VIII
6
Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi
JATENG IX

KOMISI VII
(Energi, Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, Lingkungan Hidup)
Mitra Kerja : Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Dewan Riset Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Nuklir (BATAN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETAN), Badan Koordinasi dan Pemetaan Survai Nasional (BAKORSURTANAL), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Pengatur Kegiatan Hilir MIGAS, Badan Pelaksana Pengendalian Usaha Hulu MIGAS.
No
Nama Anggota
Daerah Pemilihan
1
H. Achmad Farial
Jambi
2
Drs. HBT. Achda
JABAR VI
3
H. Soelaeman Fadeli
JATIM X
4
H. Idiel Suryadi, B.Sc.
Banten II
5
H. Yusuf Rizal Tjokroaminoto
SULTENG

KOMISI VIII
(Agama, Sosial dan Pemberdayaan Sosial) Mitra Kerja : Departemen Agama, Departemen Sosial, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
No
Nama Anggota
Daerah Pemilihan
1
KH. Ma'mur Noor
JABAR VII
2
H. Ahmad Thoyfoer, Mc.
JATENG III
3
Hj. Machfudhoh Aly Ubaid
JATIM IX
4
Drs. H. Sa'adun Syibromalisi
Banten II
5
H. Syafriansyah, BA.
KALSEL

KOMISI IX
(Kependudukan, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi)
Mitra Kerja : Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Kesehatan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
No
Nama Anggota
Daerah Pemilihan
1
KH. Amin Bunyamin
JABAR X
2
Drs. H. Tosari Widjaja
JATIM II
3
HM. Syumli Syadli, SH.
JATIM IV
4
H. Husairi Abdi, Lc.
KALSEL
5
H. Sukardi Harun
SULUT

KOMISI X
(Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata)
Mitra Kerja : Departemen Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata, Perpustakaan Nasional, Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata (BPBUDRAR).
No
Nama Anggota
Daerah Pemilihan
1
DR. H. Muchtar Aziz, MA.
NAD II
2
HA. Chudlory Syafei Hadzami, S.Sos
Jakarta II
3
Drs. H. Lukman Hakiem
JABAR III
4
H. Daromi Irdjas, SH. M.Si.
JATENG VII
5
Drs. HA. Hafidz Ma'soem
JATIM VIII

KOMISI XI
(Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank)
Mitra Kerja : Departemen Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Bank Indonesia, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik (BPS) dan SETJEN BPK.
No
Nama Anggota
Daerah Pemilihan
1
Musa Ichwanshah
SUMUT II
2
H. Sofyan Usman
JABAR IV
3
Drs. H. Endin AJ. Soefihara, MM.
JABAR X
4
H. Uray Faishal Hamid, SH.
KALBAR
5
HM. Yunus Yosfiah
SULSEL II
6
H. Habil Marati, SE.
SULTRA

Total kursi yg diperoleh sebanyak 58 kursi
atau 10, 54 % dari 550 kursi yg diperebutkan

DATA KEBERADAAN ANGGOTA DPR RIDAERAH PEMILIHAN PROVINSI BANTENJUMLAH 2 KURSI

Drs. H. Iedil Suryadi Komisi VII2. Drs. H. Sa’adun Syibromalisi Komisi VI

DATA KEBERADAAN ANGGOTA DPRD PROVINSI BANTENDAERAH PEMILIHAN PROVINSI BANTENJUMLAH 8 KURSI

NO
NAMA
JABATAN / KOMISI
DAERAH PEMILIHAN
1
H. Mufrodi Muchsin
WAKIL KETUA
Kabupaten Serang
2
Hj. Ratu Tinty Fatinah Chatib
KOMISI I
Kabupaten Serang
3
H. Dadang Kartasasmita
KOMISI I
Kabupaten Tangerang
4
H. E, Idris
KOMISI II
Kabupaten Tangerang
5
H. M. Sayuti, BA
KOMISI II
Kota Tangerang
6
H. Abay Z. Asrudin
KOMISI III
Kabupaten Lebak
7
H. A. Hamdi Mu’in
KOMISI III
Kota Cilegon
8
H. Yayat Supriatna HS
KOMISI IV
Kabupaten Pandeglang

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PIMPINAN HARIAN WILAYAH DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN
MASA BAKTI 2006 - 2011

Ketua : H. Achmad Dimyati Natakusumah, SH, M.SiWakil Ketua : H. Madsani Machmud, S.SosWakil Ketua : H. Pitung TurmudiWakil Ketua : Drs. H. Tb. M. Zaenudin, MM.Wakil Ketua : Ir. Ali FauzinWakil Ketua : H. E. Idris, BAWakil Ketua : Hj. Ayu Uke Octorina AferoWakil Ketua : Drs. H. Fauna Sukma Prayoga, S.PdWakil Ketua : H. Syahru Wardi MuftiWakil Ketua : H. Abay Zaenudin Asrudin, S.Pd, M.SiSekretaris : H. Yayat Supriatna HSWakil Sekretaris : Drs. Makmun Muzakki, M.SiWakil Sekretaris : Drs. H. Sulton MufitWakil Sekretaris : Dra. E. Hafazah, M.SiWakil Sekretaris : H. Dedi KurniadiWakil Sekretaris : H.M.Sayuti, BAWakil Sekretaris : Moch. Saelani HR, MBAWakil Sekretaris : Drs. H. A. MansyurWakil Sekretaris : M. Tabrawi THWakil Sekretaris : Hadi SafariBendahara : H. M. Mardiono, MBAWakil Bendahara : Dra. Hj. Tati Hartati, M. AgWakil Bendahara : Dra. Hj. Muflikhah Ibrahim

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PIMPINAN HARIAN WILAYAH DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN
MASA BAKTI 2006 - 2011

Ketua : KH. WasyehWakil Ketua : Prof. DR. KH. Yumni ThohirWakil Ketua : KH. Damini Wakil Ketua : KH. HizbullahWakil Ketua : KH. Achmad Qizwini
Wakil Ketua : Prof. KH. A. Wahab Afif, MA
Wakil Ketua : KH. Buchori

SUSUNAN DAN PERSONALIA
MAJELIS PAKAR WILAYAH DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN
MASA BAKTI 2006 - 2011

Ketua : Drs. H. Sa’adun SybromalisiWakil Ketua : H. Dadang Kartasasmita Wakil Ketua : Hj. Ratu Tinty Fathinah ChatibWakil Ketua : Teddy SutisnaWakil Ketua : KH. Dimyati S. Abu BakarWakil Ketua : KH. Fayumi CikaduenWakil Ketua : KH. Uyung AmabariWakil Ketua : KH. Ujang BengkungWakil Ketua : DR. Thoriq RakyatWakil Ketua : H. M. SaidWakil Ketua : KH. MusaWakil Ketua : Drs. H. Alfian TanjungSekretaris : Surya Saputra, SHWakil Sekretaris : Prof. Aa’ SyafaatWakil Sekretaris : H. Syafruddin, S. SosWakil Sekretaris : H. Asep RahmatWakil Sekretaris : KH. JotengWakil Sekretaris : KH. DudungWakil Sekretaris : H. Hamdi Mu’inWakil Sekretaris : Fauzi Ayatullah, S. Sos, M. SiWakil Sekretaris : H. A. Malik KometWakil Sekretaris : H. M. KartaWakil Sekretaris : SupendiWakil Sekretaris : H. DaifunWakil Sekretaris : BusroWakil Sekretaris : Drs. Kholid Mansyur

RENCANA KERJA

I. JANGKA PENDEK

MELAKUKAN KONSOLIDASI INTERNAL UNTUK MELENGKAPI SEMUA INSTRUMEN DAN PERANGKAT PARTAI, DEMI TERWUJUDNYA KEKUATAN DALAM MENJALANKAN TUGAS-TUGAS PARTAI YANG LEBIH IDEAL, SEHINGGA PPP MAMPU BERSAING DENGAN PARTAI-PARTAI LAIN, AGAR TIDAK MENJADI PARTAI YANG TERTINGGAL

JANGKA MENENGAH

SEBAGAI PARTAI DAKWAH, PPP AKAN MEMBANGUN KEMBALI KOMUNIKASI DENGAN UMAT SECARA INTENSIF, SERTA MENSOSIALISASIKAN PROGRAM-PROGRAM KERJA, UNTUK MEMBENAHI SISTEM KEANGGOTAAN SECARA MENYELURUH DARI TINGKAT WILAYAH HINGGA TINGKAT RANTING

3. JANGKA PANJANG

PPP AKAN BEKERJA KERAS BERUSAHA UNTUK MERAIH ANGGOTA DAN SIMPATISAN PARTAI YANG SEBANYAK-BANYAKNYA GUNA MENCAPAI PEMENANGAN PEMILU 2009, AGAR DAPAT LEBIH BANYAK MENGUASAI BIDANG-BIDANG STRATEGI DI DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN SERTA PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM UPAYA MEWARNAI BERBAGAI KEBIJAKAN UNTUK MENGANTARKAN UMAT MENUJU HIDUP SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN

PPP AKAN BEKERJA KERAS BERUSAHA UNTUK MERAIH ANGGOTA DAN SIMPATISAN PARTAI YANG SEBANYAK-BANYAKNYA GUNA MENCAPAI PEMENANGAN PEMILU 2009, AGAR DAPAT LEBIH BANYAK MENGUASAI BIDANG-BIDANG STRATEGI DI DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN SERTA PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM UPAYA MEWARNAI BERBAGAI KEBIJAKAN UNTUK MENGANTARKAN UMAT MENUJU HIDUP SEJAHTERA LAHIR DAN BATINBALDATUN THOYYIBATUN WA ROBBUN GHOFUR“ BERHIKMAT MELAYANI UMAT “

Massa PPP Hadir Di Deklaasi Jazuli-Airin

SEPATAN – Potensi perpecahan dalam dukungan calon di Pilkada Kabupaten Tangerang 2008 terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Setidaknya sinyalemen itu terlihat ketika digelar deklarasi Jazuli Juwaini-Hj Airin Rachmi Diany, bakal calon bupati dan wakil bupati Tangerang 2008-2013 yang diusung enam partai koalisi, di Lapangan Sepakbola, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Minggu (9/9). Dalam kegiatan deklarasi yang dihadiri puluhan ribu massa tersebut, berkibar puluhan bendera PPP yang dibawa sekitar 500 massa akar rumput (grass root) partai berlambang Ka’bah itu. Ratusan kader partai ini dipastikan membelot dari kebijakan partainya, yang kemungkinan besar tidak mengusung pasangan Jazuli-Airin. Kader itu berasal mulai dari tingkat PAC (kecamatan) hingga ranting (desa atau kelurahan). Di tengah puluhan ribu pendukung Jazuli-Airin, ratusan massa PPP ini dengan membawa atribut PPP dan mengenakan kaos Jazuli-Airin, disambut hangat ribuan pendukung Jazuli-Airin dari keenam partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan. Seperti diketahui, DPC PPP Kabupaten Tangerang mengusulkan dua pasang bakal calon ke DPW PPP Provinsi Banten, yakni paket pasangan Ismet Iskandar-Edi Sunardi dan paket pasangan Cecep Mihardja-Hj Eni Suhaeni. Namun, di tengah jalan hasil Rapimcab tersebut diduga sarat dengan praktik money politics dan persoalan lainnya, sehingga menimbulkan penolakan dari pengurus PAC, ranting, dan simpatisan PPP. “Ini salah satu bukti bahwa grass root PPP tidak menginginkan pasangan hasil Rapimcab yang telah membodohi kader dan masyarakat Kabupaten Tangerang. Makanya, kami membelot dan lebih memilih pasangan Jazuli-Airin karena lebih bersih dan punya kemauan untuk membangun Kabupaten Tangerang secara bersih dan cerdas,” kata salah satu kader PPP asal Sukadiri, Jajuli. Hampir seluruh kader PPP di setiap kKecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang hadir dalam deklarasi tersebut. “Kami jauh-jauh dari wilayah selatan ke utara, merupakan bukti kami serius mendukung Jazuli-Airin dan tidak mau mendukung pasangan hasil Rapimcab,” ujar salah satu kader dari Kecamatan Pagedangan. Dukungan ratusan grass root PPP disambut hangat oleh Jazuli-Airin dan keenam partai yang telah terlebih dahulu mendukung kedua kandidat tersebut. “Koalisi perubahan masih membuka diri bagi partai lain yang ingin bergabung,” kata Ketua DPC PBB Kabupaten Tangerang Sudarma Hermawan. Dalam kesempatan tersebut, juga terlihat beberapa pengurus DPW hingga PAC PPP saat berlangsungnya deklarasi. Namun, para pentolan PPP tersebut hanya memantau dari kejahuan. Sementara itu, Saiful Anwar, Wakil ketua I Pengurus Anak Cabang PPP Sepatan Timur sekaligus koordinator massa, saat ditemui wartawan mengatakan bahwa mereka sengaja membawa atribut dan bendara berlambang ka’bah tersebut untuk mendukung pasangan Jazuli–Airin. Selain itu, Ketua Fraksi PKS DPR RI Mahfuz Siddiq melihat positif kejadian ini. Menurutnya hal ini adalah pertanda bahwa pintu koalisi masih terbuka lebar bagi partai-partai lain yang ingin ikut serta. (adr)

PPP Kabupaten Siapkan Kontrak Politik

TANGERAG – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Tangerang telah menyiapkan draf kontrak politik dengan paket pasangan bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati Tangerang 2008-2013 yang telah diusulkan ke DPW PPP Provinsi Banten.
“Draf politik seperti yang diungkapkan Ketua DPW (Dimyati Natakusumah-red), itu memang telah disepakati ketika kami rapat bersama pada Jumat (7/9) malam lalu. Kami kira, kontrak politik itu memang suatu keharusan,” kata Sekretaris DPC PPP Kabupaten Tangerang Nazil Fikri, ketika ditemui di Sekretariat DPC PPP Kabupaten Tangerang, Senin (10/9). Kata Nazil, pihaknya telah lama menyiapkan draf politik tersebut dan sudah dikomunikasikan dengan paket pasangan balon. “Saat ini, kami masih menunggu kesiapan bakal calon, termasuk Pak Ismet untuk menyetujui kontrak politik yang kami ajukan,” ungkapnya. Nazil belum mau menyebut draf politik yang telah disiapkan tersebut. Yang pasti, kata dia, draf itu kepentingannya untuk partai. “Untuk kepentingan partai jangka sekarang dan jangka mendatang. Saya tidak bisa menyebut rinciannya,” ungkapnya. Nazil mengungkapkan, tidak menutup kemungkinan DPC PPP Kabupaten Tangerang akan menambah usulan paket pasangan lain ke DPW, jika paket pasangan yang telah diusulkan enggan melakukan kontrak politik. Pada bagian lain, Nazil mengungkapkan, DPC telah meminta DPW melakukan revisi SK 007/DPW-PPP/027/IX/2007 tentang Pembentukan Tim Pilkada Kabupaten Tangerang, yang diketuai HM Mardiono. Kata Nazil, seharusnya SK tersebut bukan tentang pembentukan tim Pilkada Kabupaten Tangerang, tapi tentang pembentukan tim lobi Pilkada Kabupaten Tangerang. “Melihat tugas tim yang tercantum dalam SK itu, adalah untuk melakukan komunikasi dengan bakal calon. Jadi, bukan tentang tim Pilkada. Sebab, tim pilkada sudah dibentuk DPC berdasar juklak DPP Nomor 0164 dan 0165,” ujar Nazil. Nazil mengungkapkan, permintaan revisi SK itu akan disampaikan DPC Kabupaten Tangerang pada Selasa (11/9) hari ini. “Kami baru terima SK itu hari ini (kemarin, red). Besok, kami kirim surat ke DPW untuk merevisinya,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Tangerang Indarto mengungkapkan, partai akan memberikan sanksi bagi pengurus yang ikut mengkampanyekan bakal calon yang bukan berdasarkan keputusan partai. Ia sempat menyayangkan adanya sejumlah pengurus dan kader PPP yang ikut menghadiri deklarasi pasangan Jazuli Juwaini-Hj Airin Rachmi Diany pada Minggu (9/9) lalu. “Kalau partai sudah menetapkan pasangan yang diusung, pasti akan ada sanksi bagi pengurus yang mendukung pasangan lain,” katanya. (dai)

DPW PPP Belum Ambil Sikap

PANDEGLANG – Ketua DPW PPP Banten Dimyati Natakusumah menegasksan, pihaknya masih menolerir kader PPP yang menghadiri deklarasi Cabup-Cawabup Kabupaten Tangerang Jazuli Juwaeni-Airin Rahmi Diani di Lapangan Sepak Bola Sepatan, Kabupaten Tangerang, Minggu (9/9). “Silakan saja kader PPP hadir pada saat deklarasi pasangan Jazuli-Airin. Tidak ada masalah kok. Karena itu hak semua orang. Hingga kini DPW belum mengambil sikap terhadap kader tersebut karena memang PPP belum resmi mengusung salah satu pasangan calon bupati. Bahkan Airin sendiri kader PPP,” tutur Dimyati kepada Radar Banten di RM ‘S Rizki Pandeglang, Senin (10/9). Dijelaskan, bila PPP sudah resmi mengusung salah satu calon maka seluruh kader PPP harus tunduk terhadap aturan partai. Jika ada kader yang membelot, akan dikenakan sanksi sesuai aturan partai. “Sekarang kan PPP masih menggodok nama-nama pasangan calon bupati yang akan diusung oleh tim tujuh,” katanya. Disinggung kenapa DPW PPP Banten belum memutuskan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang diusulkan DPC PPP Kabupaten Tangerang, Dimyati mengatakan, berdasarkan hasil penjaringan calon yang dilakukan DPC PPP Kabupaten Tangerang, para pasangan calon tersebut belum menyerahkan kontrak politik masing-masing. “Kami harapkan semua calon yang diusulkan ke DPW disertai dengan kontrak politik dari masing-masing calon. Untuk itu, tim tujuh ini mulai bekerja untuk menentukan kontrak politik,” paparnya. Diketahui, sedikitnya 500 kader PPP menghadiri deklarasi pasangan cabup-cawabup Jazuli Juwaei-Airin Rahmi Diani di Lapangan Sepak Bola Sepatan, Tangerang, Minggu (9/9). Dari mereka ini, tak sedikit yang membawa atribut PPP. (adj)

H. Abdul Djalil:

Penyaluran Dana UKM Perlu Lembaga Independen
Saat ini masih banyak Usaha Kecil Menengah yang belum mendapat perhatian dari pemerintah, padahal jika kita sering membaca dan mendengar dari informasi yang didapat semestinya tidak ada lagi kesulitan semacam itu karena begitu besarnya dana UKM tersebut. Hanya saja pendistribusiannya yang kurang mendapat perhatian publik sehingga tidak sampai secara merata dan tidak dirasakan seluruhnya oleh pengusaha kecil menengah, demikian dikatakan Drs.H. Abdul Djalil,BE,SH,MH Ketua Biro Koperasi dan UKM DPW PPP Provinsi Banten ditemui dikantornya belum lama ini.

Menurut H.Abdul Djalil yang tinggal menunggu masa pensiun dari jabatannya di perusaan BUMN akan berusaha, bagaimana bisa berperan bagi masyarakat melalui partai sehingga kita sebagai kader dapat mengharumkan citra dan membesarkan Partai Persatuan Pembangunan melalui keahliannya masing-masing. Dirinya bersyukur diberikan kepercayaan memimpin Biro Koperasi dan UKM dengan demikian dirinya dapat mengerti apa yang harus diperbuatnya sehingga dapat membantu kinerja PHW.(Tim)

H.A. Sanusi HZ :

Pentingnya Meningkatkan Akhlakulkarimah Pelajar
Pendidikan didunia manapun merupakan nomor wahid dari segala-galanya, namun pendidikan jika tidak dibarengi dengan peningkatan akhlak maka agama hanyalah sebagai kiasan belaka. Tidaklah heran jika saat ini banyak pelajar yang tidak menghormati orang tua karena pendidikan agama disekolah hanya 10% saja bahkan ada yang mengabaikannya, demikian dikatakan DR.H.A.Sanusi HZ ketua biro dakwah DPW PPP Provinsi Banten ketika ditemui dikediamannya belum lama ini.

Menurut H.A.Sanusi yang juga ketua Keluarga Besar Syekh Maulana Mansyurudin Pengobatan Lahir Batin mengatakan, Kedepan bagaimana kader-kader PPP mulai kembali menggalakan bagaimana menumbuhkan akhlakulkarimah seorang pelajar melalui media dan dengan cara apapun, sehingga tidak ada lagi pelajar yang melakukan hal-hal seperti menggunakan narkoba, melawan kepada orang tua, melakukan hubungan sek diluar nikah dan melakukan hal-hal negatif lainnya.

Sebagai kader PPP dirinya menyesalkan dan menyayangkan jika melihat para pelajar melakukan kekerasan seperti tawuran dan lain-lain Sanusi yang juga sebagai ketua Yayasan Pendidikan Islam Alasiyah yang mengelola TK-Sanawiyah-Aliyah-SMK-SMA-SMEA akan konsen bagaimana menumbuhkan kembali akhlakulkarimah yang dimulai dari lingkungannya sendiri, sehingga kelak menjadi panutan yang baik bagi sekolah lainnya.(Tim)

H.A. Sanusi HZ :

Pentingnya Meningkatkan Akhlakulkarimah Pelajar

Pendidikan didunia manapun merupakan nomor wahid dari segala-galanya, namun pendidikan jika tidak dibarengi dengan peningkatan akhlak maka agama hanyalah sebagai kiasan belaka. Tidaklah heran jika saat ini banyak pelajar yang tidak menghormati orang tua karena pendidikan agama disekolah hanya 10% saja bahkan ada yang mengabaikannya, demikian dikatakan DR.H.A.Sanusi HZ ketua biro dakwah DPW PPP Provinsi Banten ketika ditemui dikediamannya belum lama ini.

Menurut H.A.Sanusi yang juga ketua Keluarga Besar Syekh Maulana Mansyurudin Pengobatan Lahir Batin mengatakan, Kedepan bagaimana kader-kader PPP mulai kembali menggalakan bagaimana menumbuhkan akhlakulkarimah seorang pelajar melalui media dan dengan cara apapun, sehingga tidak ada lagi pelajar yang melakukan hal-hal seperti menggunakan narkoba, melawan kepada orang tua, melakukan hubungan sek diluar nikah dan melakukan hal-hal negatif lainnya.

Sebagai kader PPP dirinya menyesalkan dan menyayangkan jika melihat para pelajar melakukan kekerasan seperti tawuran dan lain-lain Sanusi yang juga sebagai ketua Yayasan Pendidikan Islam Alasiyah yang mengelola TK-Sanawiyah-Aliyah-SMK-SMA-SMEA akan konsen bagaimana menumbuhkan kembali akhlakulkarimah yang dimulai dari lingkungannya sendiri, sehingga kelak menjadi panutan yang baik bagi sekolah lainnya.(Tim)

Jika Rakyat Menghendaki Dan Partai Merestui

Fauna Siap Nyalon Walikota Serang

Setelah perjuangan yang cukup panjang dari masyarakat Serang yang menginginkan adanya Kota Serang akhirnya terwujud. Perwujudan itu muncul setelah DPR mengabulkan keinginan masyarakat tersebut, bahkan Gubernur Banten pun telah mengajukan beberapa calon Walikota sementara yang diambil dari pejabat eselon dari Pemda Provinsi sampai pilkada walikota dilaksanakan. Banyak sudah tokoh-tokoh masyarakat Serang yang mempersiapkan diri untuk menyalonkan menjadi pemimpin di kota Serang. Bahkan adapula yang dielu-elukan oleh masyarkat Serang seperti DR. H. Fauna Sukma Prayoga, S.Pd.

Namun keinginan masyarakat tersebut ditanggapi biasa saja oleh Fauna, dirinya menyadari sebagai tokoh Serang yang juga aktif sebagai wakil ketua DPW PPP Banten tidak semudah itu menjadi calon karena ada mekanismenya.Namun demikian keinginan masyarakat tersebut mudah-mudahan bisa didengar oleh Partai sehingga pencalonannya berarti rakyat menghendaki dan partai merestui.

Perlu diketahui sangatlah pantas jika masyarakat Serang menginginkan Fauna menjadi pemimpin Serang. Selain tokoh muda yang asli Serang, Fauna juga dikenal perduli terhadap perkembangan dunia pendidikan di Serang hal tersebut dibuktikan dengan berdirinya Sekolah Keguruan dan Ilmu Pendidikan Banten oleh Fauna yang ada di Serang yang telah meluluskan puluhan ribu Wisuda yang kini sudah menjadi Guru dan menyebar di pelosok kota Serang. Fauna juga telah melanglang buana keseluruh negara sehingga banyak ilmu yang didapatkan dan dapat diterapkan di Kota Serang.(Tim)

Di Selenggarakan Kader PPP Provinsi Banten

+ 700 Guru Hadiri Diklatnas PPM Dikdasmen
Bertempat di gedung Islamic Centre Serang Kader PPP Provinsi Banten yang selama ini aktif di Ormas dan LSM telah berhasil menyelenggarakan Pendidikan Kilat Nasional Sehari Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Diklatnas PPM Dikdasemen) Provinsi Banten. Kegiatan yang dihadiri + 700 orang yang sebagian besar berprofesi sebagai guru SD-SMP-SMA dari berbagai kecamatan dikabupaten serang dan Cilegon tersebut, dapat terselenggara berkat kerjasama LSM dan Ormas diantaranya : FNPPNKRI-LSSAK-GMPPB-SWPB-SERIKAT PEWARTA-SP LEM SPSI-PERWARNAS-YKKPB-YAYASAN SYARIFUL IKHSAN-YAYASAN WONG BANTEN-BCW yang konsen dan peduli terhadap kemajuan dunia pendidikan yang ada di Provinsi Banten serta didukung oleh tokoh-tokoh pendidikan yang ada di Banten maupun Nasional.

Antusias peserta sangat terlihat mengingat narasumber yang dihadirkan memang pakar dibidangnya diantaranya : Muh.sibromulisi, BA, S.Pd selaku Keynot Speaker, Ir. Widodo Hadi. SP Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten selaku penyaji dengan materi bahasan: Kebijakan Pendidikan dan Pengembangan Kurikulum untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan, Prof. Dr. H. Winarno Surakhmad, M.Sc.Ed selaku penyaji dengan materi bahasan: Mengenal Program Profesionalisasi, Optimalisasi dan Akselerasi Mutu Pendidikan Terpadu untuk Pemberdayaan Daerah, dan hadir penyaji sebagai penutup acara Dra. E. Hafazhah, M.Si Sekretaris DPRD Fraksi PPP Kabupaten Serang Komisi B bidang pendidikan yang juga wakil sekretaris PPP DPW Propinsi Banten.

Acara yang dipandu oleh Drs. H. Fauna Sukma Prayoga pendiri Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Banten yang juga wakil ketua DPW PPP Provinsi Banten dimaksudkan untuk memiliki kemampuan social, kepribadian, dan pedagogic selain dituntut juga professional sepreti apa yeng tertera dalam Pidato sambutan Gubernur Provinsi Banten.

Disela-sela acara Tb. Bayu. SK selaku panitia pelaksana Diklatnas PPM Dikdasemen Provinsi Banten yang juga pengurus salah satu Biro DPW PPP Banten mengatakan acara ini sepenuhnya memang mendapat support dari teman-teman LSM dan Ormas namun juga tidak dapat terselenggara apabila dari tidak ada kerja keras dari pengurus LSM Front Nasional Pembela Penyelamat NKRI (FNPPNKRI). Karenanya Tb. Bayu selaku pimpinan FNPPNKRI di Banten mengucapkan terimakasih bukan hanya kepada panitia Diklatnas tetapi kepada teman-teman yang selama ini terlibat sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan sukses. Mudahan-mudahan kegiatan serupa juga dapat berlanjut ditempat lain sehingga tidak ada guru yang tertinggal mutu SDM-nya. Karena tidak ada SDM Bermutu Tanpa Pendidikan Bermutu dan Tidak Ada Pendidikan Bermutu Tanpa Guru Yang Bermutu, jelas Bayu.

Selain sebagai pengisi acara didalam kepanitiaan juga banyak terlibat kader DPW PPP Provinsi Banten lainnya untuk susksesnya acara tersebut seperti: Ir. Muhamad Iwan pengurus Biro Pertanian, Kehutanan dan Kelautan, Dewa Sukma Kelana, SH ketua Lembaga Penerbitan dan Media Massa, Zaenal Abidin, S.Ag Ketua Lembaga Zakat, Infak dan shodaqoh, Mega, SH Pengurus Biro Pemberdayaan Perempuan, dan agung sukmarama Pribawa Pengurus Biro Perindustrian dan Perdagangan.

Kegitan ini juga sebagai wujud kerja nyata kader PPP sehingga benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat Banten dan sebagai motivasi kader PPP lainnya sehingga bisa memberikan inovasi kegiatan lain yang nantinya bisa menjadi pengharum bagi PPP itu sendiri. Dengan kepemimpinan PPP yang baru justru kita harus menggunakan paradigma yang positif sehingga bisa menjadi partai Islam yang solid dan tidak ditinggalkan oleh kader dan simpatisan mengingat banyak partai-partai baru yang bermunculan namun memiliki mutu baik dan kita tidak boleh lagi tertinggal, jelas Dewa yang peduli pada perkembangan dan kemajuan PPP.(Tim)

PPP Tangerang Ajukan Dua Paket Nama

TANGERANG (Suara PPP): Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tangerang ikut serta memberikan dukungan terhadap H Ismet Iskandar sebagai balon bupati.

Dukungan PPP terhadap Ismet Iskandar itu resmi dinyatakan Ketua DPC PPP Kabupaten Tangerang, Ir. Edi Surnadi, dalam keterangan pers di kantor DPC PPP, Sabtu (1/9) sore. "Keputusan itu kami umumkan setelah melalui rapat pleno yang cukup alot dengan 35 pimpinan anak cabang (PAC) dan pengurus harian pada beberapa waktu lalu," ujar Edi.

Masih menurut Edi, selain Ismet Iskandar, DPC PPP juga mengirimkan nama wakil yang akan mendampingi Ismet pada pemilihan kepala daerah nanti ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). "Dari hasil keputusan rapat pleno, kebetulan saya yang terpilih untuk mendamping Pak Ismet pada pilkada nanti," kata Edi.

Di tempat yang sama, Sekretaris DPC PPP Kabupaten Tangerang, Nazir Fikri mengatakan, selain H Ismet Iskandar dan Edi Surnadi, DPC PPP juga mengirimkan satu pasangan balon lainnya ke DPW untuk disaring. "Pasangan lain itu adalah H Cecep Miharja dan Dra Hj Eni Suhaini," ujar Nazir.

Dijelaskan Nazir, dalam rapat pimpinan cabang (rapimcab) beberapa waktu lalu ada sembilan balon bupati dan lima wakil bupati yang mendaftarkan diri ke DPC PPP, serta menyampaikan visi dan misinya. Namun, dari jumlah itu, setelah melalui rapat pleno, hanya dua balon yang terpilih. (Tim)